Sri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak Digital

OECD: Transparansi Data Perbankan Lumrah di Berbagai Negara - Finansial  Bisnis.comMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia bersama G20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Diterangkan juga bahwa, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.

"G20 menyambut baik Laporan mengenai Blueprint Pilar 1 dan Pilar 2 yang telah disetujui untuk disampaikan kepada publik (public release) oleh G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)," kata Sri Mulyani.

Kata dia, blueprint ini dipandang sebagai basis yang kuat untuk melanjutkan pembahasan atas isu-isu yang masih tersisa, dan diharapkan kesepakatan global akan dapat dicapai pada pertengahan tahun depan.

“Indonesia menyambut baik Blueprint Pilar 1 dan Pilar sebagai fondasi untuk mencapai konsensus global. Penerimaan perpajakan sangat penting bagi semua negara. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global yang efisien, sederhana, setara, dan transparan, yang dapat meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan/transformasi teknologi dengan rezim perpajakan saat ini,” bebernya.

G20 menyambut baik G20 Roadmap to Enhance Cross-Border Payments yang disampaikan oleh Financial Stability Board (FSB) dalam rangka mendukung transaksi pembayaran yang transparan, inklusif, cepat, dan murah, termasuk transaksi remitansi. G20 juga mendukung rekomendasi FSB atas pentingnya regulasi dan pengawasan yang konsisten dan efektif terhadap perkembangan global stablecoins di seluruh yurisdiksi serta pemantauan atas penerapannya.

Hal ini terkait dengan potensi penyalahgunaan aset virtual, termasuk global stablecoins, dalam pencucian uang (money laundering) dan pendanaan teroris (terrorism financing). Negara-negara G20 juga menyambut baik G20 2020 Financial Inclusion Action Plan dengan prioritas pada pembiayaan UKM dan inklusi keuangan digital (digital financial inclusion).

Sumber https://ekbis.sindonews.com

Pengunjung

Today4096
Yesterday3757
This week26251
This month123630
Total199652

Who Is Online

7
Online

30-10-2020
Copyright © 2018 Pustikom Universitas Bung hatta