Pandemi covid-19 yang mulai menyeruak sejak beberapa bulan yang lalu, hingga saat ini, dibulan Juni 2020 belum juga berakhir. Pandemi covid-19 telah merusak tatanan kehidupan normal masyarakat terutama dibidang ekonomi.
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Memasuki awal tahun 2020, dunia di hebohkan dengan munculnya Virus Corona. Virus Corona merupakan spesies baru dari corona virus yang menular ke manusia, virus ini merupakan virus zoonotic yang sebenarnya berasal dari hewan,yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya.
Pemerintah kembali memperluas sektor usaha yang mendapatkan insentif perpajakan. Kebijakan ini dilakukan untuk membantu dunia usaha agar bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Derap langkah Reformasi Perpajakan Jilid III semakin nyaring terdengar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia mulai menancapkan pilar-pilar utama reformasi, salah satunya adalah teknologi informasi dan basis data. Tantangan disrupsi digital dalam perekonomian dapat berubah menjadi peluang dengan responsivitas otoritas pajak dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan.
Ketika jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat di Indonesia, masyarakat diminta untuk menjalankan aturan social distancing yang ketat, seperti membeli makanan lewat layanan antar atau dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai.Riset telah memperingatkan bahwa virus corona dapat ditularkan melalui perpindahan uang dari tangan ke tangan. Oleh karena itu, banyak Negara termasuk Indonesia kini dipaksa untuk mempertimbangkan penggunaan uang tunai ketika membeli barang atau jasa. Bahkan, Covid-19 mungkin saja menjadi katalis bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan pembayaran nontunai (contactless payment).
Pandemi Covid-19 melahirkan adanya fenomena disrupsi globalisasi, bahkan lebih tajam lagi adanya deglobalisasi. Sebagian besar negara akan merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi pasar domestik dari gangguan global.
Istilah new normal akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. New normal saat ini diyakini sebagai kebijakan baru pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Penerapan new normal akhir-akhir ini menjadi wacana yang terus digulirkan pemerintah.
Modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, perusahaan seringkali mengandalkan pihak luar sebagai ladang dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, salah satunya melalui pembiayaan utang atau debt financing.
Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang ideal bagi para entrepreneur di Tanah Air untuk mengembangkan bisnis sosial. "Memang sekarang ideal untuk mengembangkan bisnis sosial, karena bisnis konvensional di masa pandemi COVID-19 dibuat kebingungan," ujar Sarwono Kusumaatmadja dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (22/5).
Berita Terbaru
Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan
14 Agustus 2020
Bagaimana COVID-19 Mengubah Ekonomi Indonesia & ASEAN?
14 Agustus 2020
Live Streaming Melepas Mahasiswa KKN TPB COVID-19
14 Agustus 2020
Wisuda Akademik ke 73 Universitas Bung Hatta
13 Agustus 2020
Pengunjung
Who Is Online
2
Online
15-08-2020